Tag

, , ,

KATA PENGANTAR Dengan mengucap puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta memberikan kekuatan dan kemampuan kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan penyusunan makalah yang berjudul Sistem Operasional Perbankan Syariah (Studi Kasus pada BRI Syariah). Tugas makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Perbankan Syariah yang di ampu Bapak Drs. Umar Faruk, M.Si. Maka dari itu, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Drs. Umar Faruk, M.Si selaku dosen mata kuliah Perbankan Syariah yang telah membimbing penyusun dalam penyusunan makalah ini. Dalam penyusunan makalah ini tidak menutup kemungkinan masih banyak terdapat kekurangan yang disebabkan keterbatasan ilmu pengetahuan penyusun, dimana penyusun telah berusaha semaksimal mungkin dengan bekal pengetahuan yang penyusun miliki untuk mencapai hasil yang terbaik. Maka demi perbaikan dan penyempurnaan makalah ini, kami terbuka untuk menerima kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca. Semoga karya kecil ini dapat menjadi bekal ilmu pengetahuan bagi pembaca dan menjadikan rahmat yang tak putus bagi penyusun. Amin. Bandung, April 2012 Penyusun DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perkembangan perbankan di Indonesia sejak adanya revisi UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan syariah telah memberikan andil besar dalam perkembangan perbankan syariah sampai sekarang ini. Menjamurnya bank syariah banyak menimbulkan kekhawatiran bank-bank konvesional sehingga banyak bank-bank konvensional membuka unit syariah. Kehadiran bank syariah di tengah-tengah perbankan konvensional adalah untuk menawarkan sistem perbankan alternatif berbasis syariah, yang diharapkan dapat memecahkan permasalahan-permasalahan ekonomi. Namun dewasa ini, banyaknya bank-bank yang mengatasnamakan bank syariah membuat masyarakat bingung dalam memilih bank mana yang harus mereka percayai. Dari masalah di ataslah, yang melatar belakangi penyusun untuk menyusun makalah ini, yaitu untuk lebih memperdalam lagi pengetahuan penyusun mengenai sistem operasional dan produk perbankan syariah. Pada kesempatan ini penyusun melakukan observasi pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah. 1.2 Rumusan Masalah 1. Bagaimana sistem operasional yang diterapkan pada BRI Syariah? 2. Apa saja produk penghimpunan dana pada BRI Syariah? 3. Apa saja produk penyaluran dana pada BRI Syariah? 4. Apa saja produk jasa berprofit pada BRI Syariah? 5. Bagaimana perhitungan teknis nisbah (porsi bagi hasil) dari BRI Syariah? 1.3 Tujuan Penyusunan 1. Untuk mengetahui sistem operasional yang diterapkan pada BRI Syariah. 2. Untuk mengetahui produk penghimpunan dana pada BRI Syariah. 3. Untuk mengetahui produk penyaluran dana pada BRI Syariah. 4. Untuk mengetahui produk jasa berprofit pada BRI Syariah. 5. Untuk mengetahui perhitungan teknis nisbah (porsi bagi hasil) dari BRI Syariah. BAB II KAJIAN TEORI 2.1 Pengertian Bank Secara umum, bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Berdasarkan undang-undang perbankan No. 10 tahun 1998: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Sedangkan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan / perbankan yang opersional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur’an dan hadits Nabi Muhammad SAW. Atau dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam (Muhammad, 2000:62). 2.2 Sejarah dan Perkembangan Bank Syariah Beroperasinya Mit Ghamr Local Saving Bank di Mesir pada tahun 1963 merupakan tonggak sejarah perkembangkan sistem perbankan Syariah. Mit Ghamr menyediakan pelayanan dasar perbankan seperti simpanan, pinjaman, penyertaan modal, investasi langsung dan pelayanan sosial. Pada tahun 1967 pengoperasian Mit Ghamr diambil alih oleh National Bank of Egypt dan Bank Sentral Mesir disebabkan adanya kekacauan politik. Walaupun Mit Ghamr sudah berhenti beroperasi sebelum mencapai kematangan dan menyentuh semua profesi bisnis, keberadaannya telah memberikan pertanda bagi masyarakat muslim bahwa prinsip-prinsip Islam sangat applicable dalam dunia bisnis modern. Perkembangan selanjutnya adalah berdirinya Islamic Develoment Bank (IDB), yang berdiri atas prakarsa dari sidang menteri luar negeri Negara-negara OKI di Pakistan (1970), Libiya (1973), dan Jeddah (1975). Dalam sidang tersebut diusulkan penghapusan sistem keuangan berdasarkan bunga dan menggantinya dengan sistem bagi hasil. Berdirinya IDB telah memotivasi banyak negeri Islam untuk mendirikan untuk mendirikan lembaga keuangan syari’ah. Pada akhir priode 1970-an dan awal periode 1980-an bank-bank syari’ah bermunculan di Mesir, Sudan, negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh, dan Turki. Dari berbagai laporan tentang bank Syariah, ternyata bahwa operasi perbankan Syariah dikendalikan oleh tiga prinsip dasar, yaitu (a) dihapuskannya bunga dalam segala bentuk transaksi, (b) dilakukannya segala bisnis yang sah, berdasarkan hukum serta perdagangan komersial dan perusahaan industri, dan (c) memberikan pelayanan sosial yang tercermin dalam penggunaan dana-dana zakat untuk kesejahteraan fakir miskin. Berkembangnya bank-bank syari’ah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an telah banyak diskusi mengenai bank syari’ah sebagai pilar ekonomi Islam, akan tetapi prakarsa untuk mendirikan bank Syariah baru dimulai pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan lokakarya tentang bunga bank dan perbankan menghasilkan terbentuknya sebuah tim perbankan yang bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi. Pada tahun 1991 berdiri PT. BMI (Bank Muamalat Indonesia). Pada awal pendirian BMI keberadaan bank syari’ah belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional, disebabkan landasan hukum operasional bank yang menggunakan sistem syari’ah ini hanya dikategorikan sebagai bank dengan sistem bagi hasil, dan tidak terdapat rincian landasan hukum syari’ah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Pada era reformasi perkembangan perbankan syari’ah ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No.10 tahun 1998, yang mengatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplemen-tasikan oleh bank syari’ah. Undang-Undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank konvensional untuk membuka cabang syari’ah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syari’ah. 2.3 Tujuan Bank Syariah Menurut Sumitro (1996:17), tujuan dibentuknya bank syariah adalah mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam, khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha atau perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan). Dimana jenis jenis usaha tesebut selain dilarang dalam Islam juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi umat. Dan menurut Arifin (2002:12) tujuan pendirian bank syariah pada umumnya adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip syariah Islam dan tradisinya kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. 2.4 Perbedaan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional Dalam beberapa hal, bank syari’ah dan bank konvensional memiliki persamaan terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pem-biayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan lain-lain. Akan tetapi terdapat banyak perbedaan mendasar di antara keduanya yaitu menyangkut aspek legal, stuktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja. Penjelasan mengenai perbedaan-perbedaan tersebut adalah sebagai berikut : 1. Akad dan aspek legalitas Dalam bank syari’ah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi, karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sehingga pelanggaran kesepakatan dapat diminimalisir. Selain itu akad dalam perbankan syari’ah baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad, baik rukun maupun syaratnya. 2. Lembaga penyelesaian sengketa Dalam perbankan syari’ah, apabila terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabah, kedua belah pihak tidak menyelesaikannya di pengadilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai dengan tatacara dan hukum materi syari’ah. Hukum yang mengatur ini disebut BAMUI yang didirikan bersama antara MUI dan Kejaksaan Agung. 3. Stuktur organisasi Dalam stuktur organisasi bank syari’ah memiliki kesamaan dengan bank konvensional, seperti komisaris maupun direksi. Tetapi unsur yang dapat membedakan antara bank syari’ah dan konvensional adalah adanya pengawas syari’ah (DPS) yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produk agar sesuai dengan garis-garis syari’ah dan DPS biasanya diletakkan pada posisi setingkat dewan komisaris pada setiap bank. Banyaknya DPS pada bank perlu disyukuri, akan tetapi perlu diwaspadai kemungkinan terjadinya fatwa yang berbeda di masing-masing DPS, maka MUI sebagai payung dari lembaga organisasi keislaman di Indonesia perlu membentuk dewan syari’ah secara nasional yang membawahi lembaga-lembaga keuangan termasuk di dalamnya bank-bank syari’ah. Lembaga ini biasa disebut Dewan Syari’ah Nasional (DSN), yang berfungsi mengawasi produk-produk keuangan syari’ah agar sesuai dengan syariat Islam (meneliti dan memberi fatwa bagi produk yang dikembangkan). DSN juga bertugas memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai DSN pada satu lembaga keuangan. Selain itu DSN juga dapat memberikan teguran dan mengusulkan kepada otoritas yang berwenang untuk memberikan sanksi kepada bank yang melakukan dan mengembangkan tidak sesuai syari’ah. 4. Bisnis dan usaha yang dibiayai Dalam bank syari’ah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan harus sesuai dengan syari’ah. Karena itu, bank syari’ah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung dalam hal-hal yang diharamkan. 5. Lingkungan kerja dan corporate culture Dalam bank syari’ah haruslah memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syari’ah. Dalam hal etika misalnya sifat amanah, shiddiq harus melandasi setiap karyawan, sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Begitu pula karyawan bank harus skillful dan profesional (fathanah) dan mampu melakukan tugas secara teamwork dimana informasi merata di semua fungsional organisasi (tabligh) begitu pula dalam halreward dan punishment diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syari’ah. 2.5 Konsep dan Sistem Operasional Bank syari’ah 2.5.1 Sumber Dana Bank Syari’ah Bank sebagai suatu lembaga keuangan yang salah satu fungsinya adalah menghimpun dana masyarakat, harus memiliki suatu sumber penghimpunan dana sebelum disalurkan ke masyarakat kembali. Dalam bank syari’ah, sumber dana berasal dari modal inti (core capital) dan dana pihak ketiga, yang terdiri dari dana titipan (wadi’ah) dan kuasi ekuitas (mudarabah account). Modal inti adalah modal yang berasal dari para pemilik bank, yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan dan laba ditahan. Modal yang disetor hanya akan ada apabila pemilik menyertakan dananya pada bank melalui pembelian saham, dan untuk penambahan dana berikutnya dapat dilakukan oleh bank dengan mengeluarkan dan menjual tambahan saham baru. Cadangan adalah sebagian laba bank yang tidak dibagi, yang disisihkan untuk menutup timbulnya risiko kerugian di kemudian hari. Sedangkan laba ditahan adalah sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi oleh para pemegang saham sendiri (melalui RUPS) diputuskan untuk ditanam kembali dalam bank. Modal inti inilah yang berfungsi sebagai penyangga dan penyerap kegagalan atau kerugian bank dan melindungi kepen-tingan para pemegang rekening titipan (wadi’ah) atau pinjaman (qard). Sebagaimana halnya dengan bank konvensional, bank syari’ah juga mempunyai peran sebagai lembaga perantara (intermediary) antara satuan-satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (surplus unit) dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana (deficit unit). Melalui bank, kelebihan dana-dana tersebut akan disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Dana pihak ketiga tersebut terdiri dari : a. Titipan/wadi’ah, yaitu dana titipan masyarakat yang dikelola oleh bank. b. Investasi/mudarabah, adalah dana masyarakat yang diinvestasikan. 2.5.2 Aqad-aqad Bank Syari’ah Bank syari’ah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dan menanggung risiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik dana (shahibul mal) yang menyimpan uangnya di lembaga, lembaga selaku pengelola dana (mudarib), dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha. Pengelolaan dana tersebut didasarkan pada aqad-aqad yang disesuaikan dengan kaidah muamalat. Dari segi ada atau tidaknya kompensasi, fiqh muamalat membagi aqad menjadi dua bagian, yaitu: a. Aqad tabarru’, yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut not-for profit transaction (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Aqad tabarru’ dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada counter part-nya untuk sekedar menutup biaya (cover the cost) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan aqad tabarru’ tersebut. Tetapi ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari aqad tabarru’ itu. Contoh aqad tabarru’ adalah: 1. Qard, pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. 2. Wadi’ah, mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. 3. Wakalah, aqad pemberian kuasa (muwakkil) kepada penerima kuasa (wakil) untuk melaksanakan suatu tugas (taukil) atas nama pemberi kuasa. 4. Kafalah, jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafl) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. 5. Rahn, menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara, sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil atau ia bisa mengambil sebagian manfaat barang itu. 6. Dhaman, menggabungkan dua beban (tanggungan) untuk membayar hutang, menggadaikan barang atau menghadirkan orang pada tempat yang telah ditentukan. 7. Hiwalah, aqad yang mengharuskan pemindahan hutang dari yang ber-tanggung jawab kepada penanggung jawab yang lain. b. Aqad tijaroh (compensational contract) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut profit transaction. Aqad-aqad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Contoh aqad tijaroh antara lain: 1. Murabahah, adalah jual-beli barang dengan harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberitahu harga produk yang dia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. 2. Salam, pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sementara pembayaran dilakukan di muka. 3. Istisna, kontrak penjualan antara mustashni (pembeli akhir) dan shani (supplier). Pembelian dengan pesanan. 4. Ijaroh, aqad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/ milkiyyah) atas barang itu sendiri. 5. Musyarakah, aqad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. 6. Muzara’ah, adalah bentuk kontrak bagi hasil yang diterapkan pada tanaman pertanian setahun. 7. Musaqah, adalah bentuk kontrak bagi hasil yang diterapkan pada tanaman pertanian tahunan. 8. Mukhabarah, adalah muzara’ah tetapi bibitnya berasal dari pemilik tanah. 2.5.3 Prinsip-prinsip Operasional Bank Syari’ah a. Prinsip simpanan giro, merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk al wadiah, yang diberikan untuk tujuan keamanan dan pemindahbukuan, bukan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan atau deposito. b. Prinsip bagi hasil, meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara pemilik dana (shahibul mal) dan pengelola dana (mudarib). Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Prinsip ini dapat digunakan sebagai dasar untuk produksi pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan. c. Prinsip jual-beli dan mark-up, merupakan pembiayaan bank yang diperhitungkan secara lump-sum dalam bentuk nominal di atas nilai kredit yang diterima nasabah penerima kredit dari bank. Biaya bank tersebut ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan nasabah. d. Prinsip sewa, terdiri dari dua macam, yaitu sewa murni (operating lease/ijaroh) dan sewa beli (financial lease/bai’ al ta’jir). e. Prinsip jasa (fee), meliputi seluruh kekayaan non-pembiayaan yang diberikan bank, seperti kliring, inkaso, transfer dan sebagainya. 2.5.4 Produk dan Jasa Perbankan Syari’ah Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar yaitu: A. Produk Penyaluran Dana (Financing) B. Produk Penghimpunan Dana (Funding) C. Produk Jasa (Service) Penjelasan mengenai produk perbankan syariah tersebut adalah sebagai berikut : A. Produk Penyaluran Dana (Financing) Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu: 1. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli 2. Pembiayaan dengan prinsip sewa 3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil 4. Pembiayaan dengan akad pelengkap Uraian lebih rinci mengenai mengenai masing-masing produk tersebut adalah sebagai berikut : I. Prinsip Jual Beli (Ba’i) Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang/benda (transfer of property). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yakni sebgai berikut: 1) Pembiayaan Murabahah Adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (marjin). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan murabahah selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secra tangguh/ciclan. 2) Pembiayaan Salam Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan barang harus ditentukan dengan pasti. Ketentuan umum pembiayaan salam adalah sebagai berikut : a. Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya. b. Apabila hasil produksi yang diterima cacat/tidak sesuai dengan akad maka nasabah (produsen) harus bertanggung jawab dengan cara antara lain mengembalikan dana yang telah diterimanya/mengganti barang yang sesuai dengan pesanan. c. Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli/dipesannya sebagai persediaan (inventory), maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad salam kepada pihak ketiga (pembeli kedua) seperti BULOG, pedagang pasar induk/rekanan. 3) Pembiayaaan Istishna’ Produk istishna’ menyerupai produk salam, tetapi pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Skim istishna’ dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Ketentuan umum pembiayaan istishna’ adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukukran, mutu dan jumlahnya. II. Prinsip Sewa (Ijarah) Transaksi ijarah dilandasi adanya peerpindahan manfaat. Bila pada jual-beli objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal ijarah muntahhiyah bittamlik (sewa yang didikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. III. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah) Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut : a. Pembiayaan Musyarakah Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah (syirkah atau syarikah). Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secra bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak/lebih dimana mereka secra bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. b. Pembiayaan Mudharabah Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua/lebih pihak dimana pemilik modal (shahib al-maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari shahib al-maal dan keahlian dari mudharib. IV. Akad Pelengkap Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tetapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Uraian berikut ini akan membahas akad-akad pelengkap ini 1) Hiwalah (Alih Utang-Piutang) Tujuan fasilitas hiwalah adalah membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti-biaya atas jasa pemindahan piutang. 2) Rahn (Gadai) Tujuan akad rahn adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Brang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria: milik nasabah sendiri, jelas ukuran, sifat dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riilpasar, dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank. 3) Qardh Adalah pinjaman uang. Aplikasi qardh dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu: a. Sebagai pinjaman talangan haji b. Sebagai pinjaman tunai (cash advanced) dari produk kartu kredit syariah c. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil d. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank 4) Wakalah (Perwakilan) Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso dan transfer uang. 5) Kafalah (Garansi Bank) Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayran suatu kewajiban pembayran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai rahn. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip wadiah. Untuk jasa-jasa ini bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan. B. Produk Penghimpunan Dana (Funding) Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip Wadi’ah dan Mudharabah. I. Prinsip Wadi’ah Prinsip wadi’ah yang diterapkan adalah wadi’ah yad dhamanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadiah dhamanah berbeda dengan wadi’ah amanah. Dalam wadi’ah amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, dalam hal wadi’ah dhamanah, pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan yang sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Karena wadi’ah yang diterapkan dalam produk giro perbankan ini juga disifati dengan yad dhamanah, implikasi hukumnya sama dengan qardh, dimana nasabah bertindak sebgai yang meminjamkan uang, dan bank bertindak sebgai yang dipinjami. II. Prinsip Mudharabah Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpan/deposan bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank sebgai mudharib (pengelola). Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip mudharabah terbagi 2 yaitu: a. Mudharabah mutlaqah / URIA (Unrestricted Investment Account) b. Mudharabah muqayyadah / RIA (Restricted Invesment Account) a. Mudharabah Mutlaqah / URIA (Unrestricted Investment Account) Dalam mudharabah mutlaqah, tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana URIA ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan. Dari penerapan mudharabah mutlaqah ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. b. Mudharabah Muqayyadah / RIA (Restricted Invesment Account) Terbagi menjadi dua jenis, yaitu : 1. Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet Merupakan simpanan khusus (restricted investment) diman pemilik dan adapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. 2. Mudharabah Muqayyadah of Balance Sheet Merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksanausahanya, dimana bank bertindak sebgai perantara (arranger) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari bisnis (pelaksana usaha). III. Akad Pelengkap Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tetapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Salah satu akad pelengkap yang dapat dipakai untuk penghimpunan dana adalah akad wakalah, misalnya dalam aplikasinya terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti inkaso dan transfer uang. C. Produk Jasa (Service) Jasa perbankan tersebut antara lain berupa ; 1. Sharf (Jual Beli Valuta Asing) Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip sharf. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sam (spot). Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini. 2. Ijarah (Sewa) Jenis kegiatan ijarah antara lain penyewaan kotak simpanan (safe deposit box) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (custodian). Bank mendapat imbalan sewa dari jasa tersebut. BAB III PEMBAHASAN 3.1 Profil BRI Syariah Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya 0.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRISyariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasional secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam. Dua tahun lebih PT. Bank BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan fi¬nansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (service excellence) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah. Kehadiran PT. Bank BRI Syariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Aktivitas PT. Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank BRI Syariah (proses spin off ) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRISyariah. Saat ini PT. Bank BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRI Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan. Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRI Syariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumer berdasarkan prinsip Syariah. Visi & Misi BRI Syariah Visi Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan ¬finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Misi 1. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan fi¬nansial nasabah. 2. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 3. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun. 4. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran. 3.2 Struktur Organisasi BRI Syariah a. Dewan Komisaris Bank BRI Syariah Komisaris Utama (President Commisioner) : Bambang Soepeno Komisaris Independen (Independent Commissioner) : Sunarsip Komisaris Independen (Independent Commissioner) : Nasrah Mawardi Komisaris Independen (Independent Commissioner) : Musthafa Zuhad Mughni b. Dewan Direksi Bank BRI Syariah Direktur Utama (President Director) : Ventje Rahardjo Direktur (Director) : Ari Purwandono Direktur (Director) : Eko B. Suharno Direktur (Director) : Budi Wisakseno Ketua Dewan Pengawas Syariah : Prof. Dr. H. Didin Hafidhuddin, MSc. Anggota Dewan Pengawas Syariah : Muhammad Gunawan Yasni, SE, MM, CIFA. 3.3 Sistem Operasional BRI Syariah 3.3.1 Sumber Dana Bank Syari’ah Dalam BRI Syari’ah, sumber dana berasal dari modal inti (core capital) dan dana pihak ketiga, yang terdiri dari dana titipan (wadi’ah) dan kuasi ekuitas (mudarabah account). Modal inti adalah modal yang berasal dari para pemilik bank, yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan dan laba ditahan. Modal yang disetor hanya akan ada apabila pemilik menyertakan dananya pada bank melalui pembelian saham, dan untuk penambahan dana berikutnya dapat dilakukan oleh bank dengan mengeluarkan dan menjual tambahan saham baru. Cadangan adalah sebagian laba bank yang tidak dibagi, yang disisihkan untuk menutup timbulnya risiko kerugian di kemudian hari. Sedangkan laba ditahan adalah sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi oleh para pemegang saham sendiri (melalui RUPS) diputuskan untuk ditanam kembali dalam bank. Modal inti inilah yang berfungsi sebagai penyangga dan penyerap kegagalan atau kerugian bank dan melindungi kepen-tingan para pemegang rekening titipan (wadi’ah) atau pinjaman (qard). Sebagaimana halnya dengan bank konvensional, BRI Syariah juga berperan sebagai lembaga perantara (intermediary) antara satuan-satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (surplus unit) dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana (deficit unit). Melalui BRI Syariah, kelebihan dana-dana tersebut akan disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Dana pihak ketiga tersebut terdiri dari : c. Titipan/wadi’ah, yaitu dana titipan masyarakat yang dikelola oleh bank. d. Investasi/mudarabah, adalah dana masyarakat yang diinvestasikan. 3.3.2 Aqad-aqad dalam Sistem Operasional BRI Syariah Bank syari’ah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dan menanggung risiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik dana (shahibul mal) yang menyimpan uangnya di lembaga, lembaga selaku pengelola dana (mudarib), dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha. Pengelolaan dana tersebut didasarkan pada aqad-aqad yang disesuaikan dengan kaidah muamalat. Dalam sistem operasional BRI Syariah, aqad-aqad yang digunakan yaitu: a. Aqad tabarru’, yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut not-for profit transaction (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Aqad tabarru’ dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada counter part-nya untuk sekedar menutup biaya (cover the cost) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan aqad tabarru’ tersebut. Tetapi ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari aqad tabarru’ itu. b. Aqad tijaroh (compensational contract) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut profit transaction. Aqad-aqad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. 3.3.3 Prinsip-prinsip Operasional BRI Syariah a. Prinsip simpanan giro, merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk al wadiah, yang diberikan untuk tujuan keamanan dan pemindahbukuan, bukan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan atau deposito. b. Prinsip bagi hasil, meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara pemilik dana (shahibul mal) dan pengelola dana (mudarib). Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Prinsip ini dapat digunakan sebagai dasar untuk produksi pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan. c. Prinsip jual-beli dan mark-up, merupakan pembiayaan bank yang diperhitungkan secara lump-sum dalam bentuk nominal di atas nilai kredit yang diterima nasabah penerima kredit dari bank. Biaya bank tersebut ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan nasabah. d. Prinsip jasa (fee), meliputi seluruh kekayaan non-pembiayaan yang diberikan bank, seperti kliring, inkaso, transfer dan sebagainya 3.4 Produk Penghimpunan Dana BRI Syariah A. Produk Prinsip Wadiah 1. Tabungan BRI Syariah iB Tabungan BRI Syariah iB merupakan tabungan dari BRI Syariah bagi nasabah perorangan yang menggunakan prinsip titipan, dipersembahkan untuk nasabah yang menginginkan kemudahan dalam transaksi keuangan. Program Hujan Emas Tabungan BRI Syariah iB merupakan program yang memberikan kesempatan kepada nasabah pemilik Tabungan BRI Syariah iB untuk memperoleh hadiah emas murni. Sehingga total hadiah yang diberikan selama Program Hujan Emas Tabungan BRI Syariah iB lebih dari 9 kg untuk 218 orang pemenang selama 2 periode. Manfaat: Ketenangan serta kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah karena pengelolaan dana sesuai syariah Fasilitas: Program ini didukung dengan FAEDAH (Fasilitas Serba Mudah), merupakan fasilitas-fasilitas menarik yang diberikan kepada nasabah Tabungan BRI Syariah iB berupa: a. Ringan, Setoran Awal Minimal Rp50.000 b. Gratis Biaya Administrasi Bulanan Tabungan c. Gratis Biaya Bulanan Kartu ATM d. Gratis Biaya Tarik Tunai di ATM BRI e. Jaringan ATM Bersama & PRIMA f. Gratis Biaya Cek Saldo di ATM BRI g. Jaringan ATM Bersama & PRIMA h. Gratis Biaya Transfer di ATM BRI, Jaringan ATM Bersama & PRIMA i. Gratis Biaya Debit PRIMA 2. Tabungan Haji BRI Syariah iB Merupakan tabungan dari BRI Syariah bagi nasabah perorangan yang menggunakan prinsip titipan, dipersembahkan untuk nasabah yang menabung untuk pembiayaan ibadah haji. Manfaat: Ketenangan, kenyamanan serta lebih berkah dalam penyempurnaan ibadah karena pengelolaan dana sesuai syariah. Fasilitas: a. Aman, karena diikutsertakan dalam program penjaminan pemerintah. b. Dapat bertransaksi di seluruh jaringan kantor cabang BRI Syariah secara online dengan SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu). c. Gratis asuransi jiwa dan kecelakaan. d. Gratis biaya administrasi bulanan. e. Bagi hasil yang kompetitif. f. Pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang Anda dapatkan. g. Dana tidak dapat ditarik sewaktu-waktu, tidak diberikan Kartu ATM. h. Kemudahan dalam merencanakan persiapan ibadah haji. i. Tersedia Fasilitas Dana Talangan Haji BRISyariah iB yang merupakan solusi terbaik mempercepat ke Baitullah dengan persyaratan dan ketentuan mudah serta cepat. 3. Giro BRI Syariah iB Merupakan simpanan untuk kemudahan berbisnis dengan pengelolaan dana berdasarkan prinsip titipan (wadi’ah yad dhamanah) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan cek/bilyet giro. Keuntungan & Fasilitas: a. Online real time di seluruh kantor BRI Syariah. b. Laporan dana berupa rekening koran setiap bulannya. Persyaratan: a. Setoran awal Rp. 2.500.000,- (Perorangan) dan Rp. 5.000.000,- (Perusahaan) b. Biaya saldo minimal Rp. 20.000,- c. Saldo mengendap minimal Rp. 500.000,- B. Produk Prinsip Mudharabah 1. Deposito BRI Syariah iB (Consumer Banking) Deposito BRI Syariah iB adalah produk investasi berjangka kepada deposan dalam mata uang tertentu. Keuntungan: Dana dikelola dengan prinsip syariah sehingga shahibul maal tidak perlu kuatir akan pengelolaan dana Fasilitas: 1. ARO (Automatic Roll Over) 2. Bilyet Deposito Persyaratan: 1. Rekening atas nama perorangan : a. Minimal saldo pembukaan Rp.2.500.000,- b. Menyerahkan fotokopi identitas diri atau kuasanya (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku. c. Dalam hal pembukaan dan/atau klausul pembukaan rekening lainnya dikuasakan maka harus disertakan surat kuasa asli yang ditandatangani oleh pemberi kuasa dan pemegang kuasa di atas meterai yang cukup. d. Dokumen atau persyaratan lain sesuai yang diatur dalam Kebijakan Umum Operasi maupun Syarat dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening. 2. Rekening atas nama perusahaan : a. Minimal saldo pembukaan Rp.2.500.000,- b. Menyerahkan fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku dari pengurus badan usaha atau kuasanya. c. Dalam hal pembukaan dan/atau klausul pembukaan rekening lainnya dikuasakan oleh pengurus maka harus disertakan surat kuasa asli yang ditandatangani oleh pemberi kuasa dan pemegang kuasa diatas meterai yang cukup. d. Menyerahkan persetujuan para pengurus berwenang sesuai Anggaran Dasar bahwa penabung dapat bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan transaksi keuangan. Dengan demikian, tanda tangan pengurus yang mewakili harus dicantumkan dalam Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT). e. Menyerahkan fotokopi Akta Pendirian/Anggaran Dasar Perusahaan beserta perubahannya (jika ada), berta pengesahan Departemen Kehakiman. f. Menyerahkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan sejenisnya. g. Menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). h. Dokumen atau persyaratan lain sesuai yang diatur dalam Kebijakan Umum Operasi maupun Syarat dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening. 2. Deposito (Business Banking) Merupakan pilihan investasi dengan prinsip bagi hasil (Mudharabah al-Muthlaqoh) bagi nasabah perorangan atau perusahaan yang dananya dapat ditarik pada saat jatuh tempo. Keuntungan dan Fasilitas : a. Memperoleh bagi hasil yang kompetitif setiap bulan b. Investasi disalurkan untuk pembiayaan usaha produktif yang halal c. Dapat dilakukan potongan zakat atas bagi hasil yang diterima d. Bukti kepemilikan berupa bilyet deposito e. Jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan f. Dapat diperpanjang secara otomatis (Automatic Roll Over) pada saat jatuh tempo g. Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan atau untuk referensi BRI Syariah Persyaratan : 1. Nasabah Perorangan a. Jumlah deposito minimal Rp. 2.500.000,- b. Mengisi formulir pembukaan deposito c. Melampirkan identitas diri 2. Nasabah Perusahaan a. Jumlah deposito minimal Rp. 2.500.000,- b. Mengisi formulir pembukaan deposito c. Melampirkan kopi NPWP, TDP dan SIUP Nisbah (Bagi Hasil) nasabah (Agustus 2011) : a. Rp. 1 – 5 Miliar : 60% b. Rp. 5 – 10 Miliar : 61% c. > Rp. 10 Miliar : 62% d. Online real time di seluruh kantor BRISyariah e. Laporan dana berupa rekening Koran setiap bulannya f. Setoran awal Rp. 2.500.000,- (Perorangan) dan Rp. 5.000.000,- (Perusahaan) g. Biaya saldo minimal Rp. 20.000,- h. Saldo mengendap minimal Rp. 500.000,- 3.5 Produk Penyaluran Dana A. Prinsip Jual Beli 1. Murabahah 1.1 KKB (Kredit Kendaraan Bermotor) BRI Syariah iB Deskripsi Manfaat: a. Skim pembiayaan adalah jual beli (murabahah), adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh bank dan nasabah (fixed margin). b. Jangka waktu maksimal 5 tahun. c. Cicilan tetap dan meringankan selama jangka waktu. d. Bebas pinalti untuk pelunasan sebelum jatuh tempo. Tujuan: a. Pembelian Mobil Baru b. Pembelian Mobil Second c. Take Over/Pengalihan Pembiayaan KKB dari lembaga pembiayaan lain. Syarat dan Ketentuan: a. Persyaratan Umum Nasabah: 1. WNI 2. Karyawan tetap dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun 3. Profesional dengan pengalaman praktek minimal 2 tahun 4. Usia minimal pada saat pembiayaan diberikan adalah 21 tahun dan maksimal usia pensiun untuk karyawan atau 65 tahun untuk profesional 5. Tidak termasuk dalam Daftar Pembiayaan Bermasalah 6. Memenuhi persyaratan sebagai pemegang polis Asuransi Jiwa 7. Memiliki atau bersedia membuka rekening tabungan pada Bank BRI Syariah b. Persyaratan Dokumen Nasabah: 1. Karyawan dengan penghasilan tetap a. Kartu Tanda Pengenal (KTP) b. Kartu Keluarga dan Surat Nikah c. Slip Gaji terakhir atau Surat Keterangan Gaji d. Rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir e. NPWP pribadi untuk pembiayaan diatas Rp.50 juta 2. Profesional a. Profesional b. Kartu Tanda Pengenal (KTP) c. Kartu Keluarga dan Surat Nikah d. Rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir e. Izin praktek yang masih berlaku f. NPWP pribadi untuk pembiayaan diatas Rp.50 juta Fitur: a. Plafon Pembiayaan 1. Minimal Rp.25.000.000,- 2. Maksimal Rp.1.000.000.000,- b. Bank Finance (Pembiayaan Bank) 1. Pembelian Mobil a. Baru, maksimum 80% dari harga On The Road yang dikeluarkan Dealer b. Bekas, maksimum 80% dari nilai pasar wajar (ditetapkan penilai jaminan Bank) 2. Take Over / alih Pembiayaan KKB 100% dari outstanding lembaga pembiayaan lain dan/atau 80% dari nilai pasar wajar yang ditetapkan penilai jaminan Bank (mana yang terendah) c. Jangka Waktu 1. Pembelian mobil baru : a. Minimum 1 tahun b. Maksimum 5 tahun 2. Pembelian mobil bekas/second a. Minimum 1 tahun b. Maksimum 5 tahun c. Ketentuan usia kendaraan pada saat jatuh tempo adalah maksimum 8 tahun dari bulan penerbitan BPKB 3. Take Over/alih Pembiayaan a. Minimum 1 tahun b. Maksimum 5 tahun c. Ketentuan usia kendaraan pada saat jatuh tempo adalah maksimum 8 tahun dari bulan penerbitan BPKB 1.2 KPR (Kredit Pembiayaan Rumah) BRI Syariah iB Deskripsi Pembiayaan Kepemilikan Rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan mengunakan prinsip jual beli (Murabahah) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan. Manfaat: a. Skim pembiayaan adalah jual beli (Murabahah), adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh Bank dan Nasabah (fixed margin) b. Uang muka ringan c. Jangka waktu maksimal 15 tahun d. Cicilan tetap dan meringankan selama jangka waktu e. Bebas pinalti untuk pelunasan sebelum jatuh tempo Tujuan: 2. Pembelian Property, terdiri dari pembelian sbb : a. Rumah ready stock atau dalam proses pembangunan oleh developer (indent) b. Rumah Bekas/Second c. Rumah Toko (Ruko) dengan syarat tertentu d. Rumah kantor (Rukan) dengan syarat tertentu e. Apartemen strata title dengan syarat tertentu f. Tanah dengan luas tertentu dan status tanah milik developer atau non developer 3. Pembangunan/Renovasi Rumah a. Bahan bangunan untuk pembangunan b. Bahan bangunan untuk perbaikan/renovasi 4. Take Over/Pengalihan Pembiayaan KPR, terdiri dari : a. Take Over dari Lembaga Keuangan Konvensional Syarat dan Ketentuan: A. Persyaratan Umum Nasabah a. WNI b. Karyawan tetap dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun c. Wiraswasta dengan pengalaman usaha minimal 3 tahun d. Profesional dengan pengalaman praktek minimal 2 tahun e. Usia minimal pada saat pembiayaan diberikan adalah 21 tahun dan maksimal usia pensiun untuk karyawan atau 65 tahun untuk wiraswasta dab profesional f. Tidak termasuk dalam Daftar Pembiayaan Bermasalah g. Memenuhi persyaratan sebagai pemegang polis Asuransi Jiwa h. Memiliki atau bersedia membuka rekening tabungan pada Bank BRI Syariah B. Persyaratan Dokumen Nasabah 1. Karyawan dengan penghasilan tetap a. Kartu Tanda Pengenal (KTP) b. Kartu Keluarga dan Surat Nikah c. Slip Gaji terakhir atau Surat Keterangan Gaji d. Rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir e. NPWP pribadi untuk pembiayaan diatas Rp.50 juta 2. Wiraswasta a. Kartu Tanda Pengenal (KTP) b. Kartu Keluarga dan Surat Nikah c. Rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir d. Laporan Keuangan 2 tahun terakhir e. Legalitas Usaha (Akte pendirian berikut perubahan terakhir, TDP, SIUP, NPWP) f. NPWP pribadi untuk pembiayaan diatas Rp.50 juta 3. Profesional a. Kartu Tanda Pengenal (KTP) b. Kartu Keluarga dan Surat Nikah c. Rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir d. Izin praktek yang masih berlaku e. NPWP pribadi untuk pembiayaan diatas Rp.50 juta C. Persyaratan Jaminan 1. Sertifikat Tanah (SHGB dan SHM) 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 3. PBB terakhir A. Plafon Pembiayaan a. Minimal Rp.25.000.000,- b. Maksimal Rp.3.500.000.000,- B. Bank Finance (Pembiayaan Bank) 1. Pembelian Rumah Baru, maksimum 90% dari penawaran developer atau nilai pasar yang ditetapkan penilai jaminan Bank atau Harga Jual Rumah, mana yang lebih rendah 2. Pembelian Rumah Bekas, maksimum 80% dari nilai pasar (ditetapkan penilai jaminan Bank) 3. Pembangunan Rumah 1. Maksimum 80% dari Rencana Anggaran Biaya, selama tidak lebih besar dari nilai tanah yang dijaminkan 2. Penarikan secara bertahap sesuai progres, maksimal selama 6 bulan 4. Renovasi Rumah 1. Maksimum 100% dari Rencana Anggaran Biaya selama tidak lebih besar dari nilai tanah yang dijaminkan 2. Penarikan secara bertahap berdasarkan progress, maksimal 6 bulan 5. Take Over Pembiayaan Rumah 100% dari Outstanding pembiayaan Bank Konventional/Bank Syariah dan/atau 80% dari nilai pasar yang ditetapkan penilai jaminan Bank (mana yang terendah) 6. Pembiayaan Tanah 1. maksimum 70% dari harga penawaran pengembang (developer) atau nilai pasar yang ditetapkan penilai jaminan Bank dengan pembatasan bahwa untuk tanah real estate, harus dengan developer yang sudah bekerjasama dengan Bank 2. maksimum 50% dari nilai pasar yang ditetapkan penilai jaminan Bank untuk tanah yang di luar perumahan/RE 7. Pembiayaan Apartemen 1. maksimum 70% dari harga penawaran pengembang (developer) yang sudah bekerjasama dengan Bank 2. maksimum 80% nilai pasar yang ditetapkan penilai jaminan Bank 8. Pembelian Ruko/Rukan 1. maksimum 70% dari harga penawaran pengembang (developer) yang sudah bekerjasama dengan Bank 2. maksimum 80% nilai pasar yang ditetapkan penilai jaminan Bank C. Jangka Waktu 1. Minimum 12 bulan 2. Maksimum 15 tahun untuk KPR iB yang bertujuan : 1. Pembelian Rumah baik dalam kondisi baru (rumah jadi atau indent) dan rumah bekas pakai (second) 2. Pembelian bahan bangunan untuk Pembangunan Rumah Baru 3. Maksimum 10 tahun untuk 1. Pembelian Apartemen 2. Pembelian Rumah Toko dan Rumah Kantor 3. Pembelian bahan bangunan untuk Renovasi Rumah 4. Take Over Pembiayaan Rumah 4. Maksimum 5 tahun D. Biaya yang dibebankan kepada Nasabah 1. Biaya Administrasi 2. Biaya Notaris 3. Biaya Asuransi a. Asuransi Jiwa Pembiayaan, premi asuransi di bayar di muka, sesuai jangka waktu pembiayaan b. Asuransi Kebakaran, , premi asuransi di bayar di muka, sesuai jangka waktu pembiayaan c. Biaya Appraisal d. Biaya Materai 1.3 Pembiayaan Investasi Manfaat Memenuhi kebutuhan investasi. Keuntungan Pembelian investasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan cashflow perusahaan. Persyaratan 1. Data legalitas perusahaan a. Akta pendirian dan perubahan b. SIUP, NPWP, TDP c. Perijinan dan data lain yang diperlukan 2. Data keuangan a. Laporan keuangan b. Rekening Koran c. Data keuangan lain 3. Data investasi yang diperlukan a. Barang yang dibeli b. Feasibility study 4. Data lain bila diperlukan B. Prinsip Bagi Hasil 1. Mudharabah dan Musyarakah 1.1 Pembiayaan Modal Kerja Manfaat Memenuhi kebutuhan modal kerja perusahaan, baik modal kerja regular maupun musiman Keuntungan a. Struktur pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan jadwal b. Pembayaran berdasarkan cashflow yang disepakati bersama Persyaratan 1. Data legalitas perusahaan a. Akta pendirian dan perubahan b. SIUP, NPWP, TDP c. Perijinan dan data lain yang diperlukan 2. Data keuangan a. Laporan keuangan b. Rekening Koran 3. Data keuangan lain a. Informasi kebutuhan modal kerja b. Data lain bila diperlukan 1.2 Pembiayaan Koperasi Pembiayaan yang diberikan melalui Koperasi Karyawan atau Koperasi Pegawai RI dengan mekanisme executing, yang ditujukan kepada karyawan suatu perusahaan atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) suatu instansi yang memiliki pendapatan tetap bulanan berupa gaji dan menjadi anggota koperasi. Fitur : a. Target market : Koperasi Karyawan / Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) b. Akad Mudharabah c. Jangka waktu pembiayaan s.d 60 bulan d. Dilindungi oleh asuransi jiwa kredit Kriteria Koperasi : 1. Koperasi berasal dari Perusahaan BUMN/BUMD, Perusahaan Multinasional, Lembaga Pemerintahan, 2. Koperasi memenuhi persyaratan keabsahan badan hukum dari Dinas/Departemen Koperasi wilayah kerjanya maupun persyaratan perijinan usaha (NPWP, TDP, SIUP, Keterangan Domisili) 3. Telah beroperasi minimal 3 tahun 4. Membukukan laba / keuntungan bersih dalam 2 tahun terakhir 5. Wajib memberikan laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) bagi Koperasi yang memiliki total asset diatas Rp 20 miliar 6. Melaksanakan RAT minimal 3 tahun berturut-turut ditandai dengan buku Laporan RAT 7. Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Bank Indonesia dan tidak memiliki kredit macet di perbankan Kriteria Anggota Koperasi yang memperoleh pembiayaan : 1. WNI 2. Karyawan / pegawai tetap 3. Telah menjadi anggota Kopkar / KPRI minimal 1 tahun 4. Usia maksimal pada saat jatuh tempo pembiayaan adalah 54 tahun atau 1 tahun sebelum usia pensiun 5. Jumlah kewajiban angsuran pembiayaan (pokok & marjin) per bulan tidak melebihi 40% dari Take Home Pay *Syarat dan ketentuan berlaku Pembiayaan BPRS Pembiayaan yang diberikan kepada BPRS dengan tujuan untuk disalurkan lebih lanjut kepada para nasabahnya dengan mekanisme executing. Fitur : a. Akad Mudharabah b. Jangka waktu pembiayaan s.d 36 bulan c. Dilindungi oleh asuransi jiwa kredit Kriteria BPRS : 1. Hasil penilaian TKS 3 tahun terakhir ”SEHAT” 2. Penilaian Manajemen 3 tahun terakhir ”SEHAT” 3. Telah beroperasi minimal 3 tahun 4. Salah satu key person memiliki pengalaman perbankan minimal 5 tahun 5. BPRS, Pengurus, dan Pemegang Saham tidak memiliki kredit bermasalah di bank lain. 6. Membukukan laba 3 tahun terakhir 7. Wajib memberikan laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) bagi BPRS yang memiliki total asset diatas Rp 10 miliar 8. Mampu menjaga NPF ≤3 % *Syarat dan ketentuan berlaku 1.3 Auto Pembiayaan diberikan kepada sektor yang terkait dengan otomotif dalam 2 (dua) pola, yaitu pembiayaan secara kemitraan (linkage) dan pembiayaan secara langsung (direct). Pembiayaan secara kemitraan (linkage), pembiayaan diberikan bekerjasama dengan perusahaan pembiayaan (multifinance company) untuk meyalurkan pembiayaan kepemilikan kendaraan dan/atau alat berat kepada nasabah (end-user). Pembiayaan kemitraan dengan multifinance ini dapat bersifat Executing maupun Channeling/Joint Financing. Pembiayaan secara langsung (direct), menyalurkan pembiayaan kepada pengusaha-pengusaha yang terkait pada dunia otomotif, seperti pembiayaan kepada pengusaha jual-beli kendaraan (showroom/dealer) dan pembiayaan kepada pengusaha rental kendaraan. Pembiayaan yang diberikan dapat berupa pembiayaan modal kerja dan/atau investasi. C. Prinsip Akad Tabarru’/Tolong Menolong 1. Talangan Haji BRI Syariah iB Talangan Haji BRISyariah iB adalah salah satu produk pembiayaan untuk kepergian Ibadah Haji yang mengalami peningkatan cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya di mana naik Rp78,31 miliar dari Rp1,67 miliar pada posisi 2009 menjadi Rp79,98 miliar di posisi 2010, adapun strategi pemasaran Talangan Haji BRI Syariah iB adalah dengan diadakannya sosialisasi dan gathering dengan KBIH di seluruh Indonesia dalam upaya menjaring nasabah yang memiliki rencana untuk melaksanakan Ibadah Haji. Selain itu dalam upaya meningkatkan servis terhadap nasabah, PT. Bank BRIS yariah telah menyediakan fasilitas SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) sehingga untuk pemesanan porsi Haji bisa dilakukan pemesanan secara online. 2. Gadai BRI Syariah iB Produk Pembiayaan Gadai BRI Syariah iB memasuki tahun ke 2, telah berhasil membuka 60 Layanan Gadai di seluruh Cabang PT. Bank BRI Syariah. Produk ini menjadi produk unggulan di PT. Bank BRI Syariah karena peningkatan outstanding cukup signi¬kan dimana meningkat drastis sebesar Rp626,67 miliar dari Rp19,41 miliar menjadi Rp646,08 miliar di tahun 2010. Gadai BRI Syariah iB selain untuk kebutuhan dana mendesak juga mendidik masyarakat untuk melindungi nilai assetnya melalui emas dengan memanfaatkan produk Gadai BRISyariah iB. 3. KLM BRI Syariah iB Persaingan antar Bank Syariah menuntut bank selaku pelaku bisnis untuk lebih kreatif dan inovatif menciptakan produk yang dapat memenuhi kebutuhan trend nasabah. Permintaan nasabah terhadap emas untuk kebutuhan lindung nilai cukup tinggi, motif ini disebabkan karena keinginan keuntungan dalam lindung nilai terhadap aset karena kontinuitas kenaikan harga emas untuk jangka panjang. BRIS menangkap peluang bisnis ini dengan meluncurkan produk KLM (Kepemilikan Logam Mulia, dengan memfasilitasi kebutuhan nasabah akan Emas melalui skema pinjaman Qardh dengan pembayaran secara angsuran sekaligus jasa pemeliharaan emas akibat emas yang dijaminkan Diharapkan pada saat pinjamannya lunas , maka harga emas secara jangka panjang akan naik. Akad Produk Akad pembiayaan yang digunakan : a. Akad Qardh : untuk pinjaman yang diberikan kepada Nasabah untuk tujuan pemilikan emas, tanpa adanya tambahan margin. Adapun pengembalian pinjamannya adalah dengan cara angsuran per bulan b. Akad Ijarah : merupakan pendapatan Ujroh sebagai pendapatan pemeliharaan dari penyimpanan emas yang dijaminkan secara gadai karena adanya pinjaman Qardh yang diberikan. Objek Pembiayaan a. Gold Bar ANTAM dengan berat : 5 gram; 10 gram; 25 gram; 50 gram; 100 gram; 250 gram; 1000 gram b. Bentuk emas lainnya : Emas Batangan NON ANTAM Nilai Pembiayaan a. Minimal : 10 gram b. Maksimal : 5 Milyar Jangka Waktu Pinjaman a. Minimal : 6 bulan b. Maksimal : 180 bulan Uang Muka a. Minimal 10% dari Harga Beli Emas (untuk produk emas Antam) b. Minimal 15% dari Harga Beli Emas (untuk produk dari toko emas lokal) BERAT EMAS BIAYA ADMINISTRASI s/d 20 gram (sekitar 20 juta) Rp 50.000 > 50 gram s/d 100 gram (40 juta) Rp 100.000 > 100 gram s/d 250 gram (100 juta) Rp 250.000 > 250 gram Rp 1.000.000 Jaminan Logam Mulia Emas (Objek produk Kepemilikan Emas) Biaya yang dibebankan 1. Biaya Administrasi a. Tiering berdasarkan berat emas yang akan dibeli b. Dibayar di muka, dan dikenakan sekali untuk setiap pinjaman Qardh yang disetujui 2. Ujroh/Biaya Pemeliharaan a. Merupakan biaya pemeliharaan untuk penyimpanan jaminan emas b. Perhitungan berdasarkan berat emas yang dijaminkan dan disepakati di awal akad untuk jangka waktu tertentu c. Pembayaran secara mengangsur setiap bulan selama jangka waktu yang sama dengan jangka waktu pinjaman Qardh. 3. Jaminan emas diasuransikan Dokumen Fixed Income (Karyawan Swasta/PNS) Non-Fixed Income (Wiraswasta/Profesi) Fotocopy KTP V V NPWP (pembiayaan > 100 juta) V V Slip Gaji V – Fotocopy Rekening Bank 3 bulan terakhir – V Surat Pernyataan Penghasilan V V Dapat Joint Income V V – Fotocopy KTP Suami/isteri V V – Persetujuan Suami Istri (jika joint income) V V – Fotocopy Kartu Keluarga V V 4. KMG BRI Syariah iB Salah satu produk untuk memenuhi kebutuhan karyawan khususnya karyawan dari perusahaan yang bekerjasama dengan PT. Bank BRISyariah dalam Program Kesejahteraan Karyawan (EmBP), dimana produk ini dipergunakan untuk berbagai keperluan karyawan dan bertujuan untuk meningkatkan loyalitas karyawan Program Kesejahteraan Karyawan (EmBP). KMG & KMJ selama tahun 2010 berhasil membukukan Rp257,75 miliar pada tahun 2010. Peningkatan tersebut dikontribusi dari kerjasama dengan berbagai perusahaan dan juga pembiayaan karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 3.6 Produk Jasa Berprofit 1. Kartu ATM dan Kartu Debit BRIS Kartu ATM dan kartu Debit BRIS adalah kartu khusus yang diberikan oleh BRIS kepada pemilik rekening yang dapat digunakan untuk bertransaksi secara elektronis atas rekening tersebut. Pada saat kartu digunakan bertransaksi akan langsung mengurangi dana yang tersedia pada rekening. Apabila digunakan untuk bertransaksi di mesin ATM, maka disbut sebagai kartu ATM. Sedangkan apabila digunakan untuk transaksi pembayaran dan pembelanjaan non tunai dengan menggunakan mesin EDC (Electronic Data Capture) maka kartu tersebut dikenal sebagai kartu debit. Kartu ATM BRIS dapat digunakan di seluruh jaringan ATM BRIS, ATM BRI, ATM Prima dan ATM Bersama, untuk jenis transaksi sbb : 1. Penarikan tunai 2. Transfer dana 3. Informasi saldo dan mutasi rekening 4. Pembayaran PLN, Telkom, Zakat, Infak 5. Pembelian pulsa isi ulang 2. Kartu Co-Branding BRIS Adalah kartu ATM yang diterbitkan oleh BRIS bekerjasama dengan nasabah institusi untuk para anggota atau konsumennya. Kartu co-branding mempunyai manfaat yang sama dengan kartu ATM atau kartu Debit BRIS, dengan keunggulannya adalah desain kartu yang sepenuhnya ditentukan oleh nasabah institusi. Manfaat kartu Co-Branding BRIS adalah : 1. Sebagai kartu identitas yang dapat digunakan untuk aktivitas sehari-hari 2. Meningkatkan loyalitas anggota / konsumen kepada institusi yang bekerjasama dengan BRIS untuk menerbitkan kartu, karena kartu anggotanya prestisius 3. Meningkatkan corporate image institusi 3. Cash Manajemen Sistem Nasabah perusahaan saat ini telah dapat melakukan transaksi perbankan baik financial maupun non financial melalui komputer yang terhubung dengan jaringan system BRIS. Jenis Transaksi yang dapat dilakukan : a. Informasi Saldo Rekening b. Informasi Mutasi Rekening c. Transfer dana ke rekening BRIS d. E-Payroll e. Pembayaran tagihan, misalnya PLN, Telkom dan lainnya. 4. University / School Payment System (SPP) Adalah system pembayaran (bill payment) sekolah atau universitas yang dibuatkan BRIS untuk memudahkan para siswa / mahasiswa untuk melakukan pembayaran biaya pendidikannya melalui layanan perbankan secara online. Manfaat produk ini : a. Bagi Siswa / Mahasiswa 1. Dapat melakukan pembayaran pendidikan kapan saja dan dimana saja 2. Melakukan pembayaran pendidikan secara mudah, aman, nyaman dan akurat. b. Bagi Sekolah / Perguruan Tinggi 1. Memudahkan dalam mengadministrasikan pembayaran siswa / mahasiswa 2. Mendapatkan laporan pembayaran yang akurat dan tepat waktu 3. Aplikasi SPP BRIS dapat dengan mudah diintegrasikan dengan system yang sudah ada di sekolah / perguruan tinggi 4. Dapat mengakomodir berbagai jenis pembayaran pendidikan di sekolah / perguruan tinggi. 5. SMS Banking Adalah layanan informasi perbankan yang dapat diakses langsung melalui telepon selular/handphone dengan menggunakan media SMS (short message services). Jenis Transaksi yang dapat dilakukan : a. Informasi saldo b. Transfer dana ke rekening BRIS c. Pembayaran PLN dan Telkom d. Pembelian pulsa isi ulang Cara mendapatkan layanan SMS Banking BRIS : a. Melakukan registrasi melalui ATM BRIS b. Mendatangi kantor cabang BRIS terdekat 6. BRIS Remittance Adalah layanan pengiriman/penerimaan uang dengan metode notifikasi melalui telepon seluler/handphone (Short Message Service, SMS) dimana penerima dapat mencairkan uang tersebut dengan menunjukkan notifikasi SMS yang diterima di telepon selular yang didaftarkannya. BRIS remittance member kemudahan pengirim dan penerima uang untuk mengirimkan uangnya tanpa harus membuka rekening di Bank. BRIS Remittance melayani pengiriman uang secara domestic dan dari luar negeri, khususnya dari Malaysia, Hongkong dan segera menyusul dari Jepang. Pengambilan uang dapat dilakukan di seluruh Kantor BRIS. Untuk pengiriman dari Luar Negeri, BRIS bekerjasama dengan mitra. Biaya pengiriman sangat terjangkau yaitu : a. Dalam Negeri : Rp. 10.000,- / transaksi b. Malaysia : RM 10 / transaksi c. Hongkong : HD 30 / transaksi Batasan transaksi pengiriman : a. Maksimal pengiriman uang Rp. 5.000.000.-/transaksi. b. Maksimal pengiriman uang Rp. 10.000.000,-/hari. c. Maksimal pengiriman uang Rp 30.000.000,-/bulan. 7. Electronic Data Capture (EDC) Mini ATM BRIS EDC Mini ATM Adalah alat transaksi berbentuk Electronic Data Capture untuk menerima transaksi baik berbasis tunai maupun berbasis kartu. Transaksi yang dapat dilakukan di EDC Mini ATM BRIS : a. Informasi Saldo b. Transfer dana ke rekening BRIS c. Pembayaran : PLN, Telkom, Zakat, Infak d. Pembelian pulsa isi ulang e. Penyetoran angsuran pembiayaan UMS BRIS 8. e-BRISyariah iB About e-Banking Sebagai Bank yang bervisi menjadi Bank Retail Modern, BRIS menyediakan layanan Electronic Banking atau E-Banking untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan layanan melalui media elektronik untuk melakukan transaksi perbankan, selain yang tersedia di kantor cabang dan ATM. Dengan Electronic Banking BRIS, Anda tidak perlu lagi membuang waktu untuk antri di kantor–kantor bank atau ATM, karena saat ini banyak transaksi perbankan dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun dengan mudah dan praktis melalui jaringan elektronik seperti internet dan telepon genggam dan telepon. Contohnya adalah transfer dana antar rekening maupun antar bank, pembayaran tagihan, pembelian pulsa isi ulang atau pengecekan saldo dan mutasi rekening. Keuntungan layanan Electronic Banking : 1. Mudah 2. Dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. 3. Hanya dengan menggunakan perintah melalui kompter dan atau alat komunikasi yang anda gunakan dapat langsung melakukan transaksi perbankan tanpa datang ke kantor BRIS. a. Aman b. Produk Electronic Banking BRIS dilengkapi dengan security user ID dan PIN untuk menjamin keamanan atas transaksi yang Anda lakukan c. Transaksi financial melalui CMS dilengkapi dengan key token untuk mengamankan transaksi nasabah. Cara mendapatkan layanan Electronic Banking BRIS Nasabah yang telah memiliki rekening Tabungan BRIS iB atau Giro BRIS iB dapat mengajukan layanan E-Banking Group yang meliputi Cash Management System, E –payroll dan SMS Banking dengan menghubungi kantor cabang BRIS terdekat. 3.7 Pemegang Saham BRI Syariah Daftar Pemegang Saham PT. Bank BRISyariah Per 31 Desember 2010 No Nama & Alamat Jumlah Saham (Lembar) Jumlah yang Disetor (Rupiah) 01 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-45 Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat 10210 1.957.999.000 978.999.500.000 02 Yayasan Kesejahteraan Pekerja (YKP) BRI Jl. Sultan Iskandar Muda No. F. 25 (Arteri Pondok Indah) Jakarta 1.000 500.000 Total 1.958.000.000 979.000.000.000 3.8 Manajemen Resiko BRI Syariah Kegiatan usaha Bank senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Perkembangan bisnis yang pesat pada lingkungan eksternaldan internal perbankan juga menyebabkan risiko kegiatan usaha bank semakin kompleks. Bank dituntut untuk menerapkan manajemen risiko yang handal agar mampu beradaptasi dalam lingkungan bisnis perbankan. Dalam hal ini, prinsip-prinsip manajemen risiko yang diterapkan akan sangat mendukung Bank untuk dapat beroperasi secara lebih berhati-hati dalam ruang lingkup perkembangan kegiatan usaha dan operasional perbankan yang sangat pesat. Prinsip-prinsip manajemen risiko tersebut pada dasarnya telah menjadi standar bagi dunia perbankan yang penerapannya diarahkan oleh regulator perbankan Indonesia sehingga selaras dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bank for International Settlements melalui Basel Committee on Banking Supervision. Manajemen Resiko yang diterapakan pada BRI Syariah yaitu dengan memasarkan sukuk neraga ritel. Pengertian Sukuk Negara Ritel Surat Berharga Negara yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Prinsip Syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset Surat Berharga Syariah Negara, dijual khusus kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di Pasar Perdana dalam negeri. Tujuan Penerbitan Sukuk Negara Ritel Sukuk Negara Ritel diterbitkan untuk membiayai sebagian Anggaran Negara, diversifikasi sumber pembiayaan, memperluas basis investor, mengelola portofolio pembiayaan Negara dan menjamin tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Bentuk Sukuk Negara Ritel Sukuk Negara Ritel diterbitkan dalam bentuk tanpa warkat (scriptless) yang dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder, sehingga investor nantinya hanya akan memperoleh Konfirmasi Kepemilikan Surat Utang Negara yang diterbitkan oleh Sub Registry. Manfaat Keuntungan a. Aman, pembayaran pokok dan imbalan dijamin Undang-undang, sehingga tidak ada risiko gagal bayar. b. Imbalan Kompetitif, lebih tinggi dari rata-rata tingkat bunga deposito Bank BUMN. c. Ringan, investasi mulai dari Rp 5 juta dan kelipatannya. d. Nyaman, pokok dan imbalan bulanan dibayarkan otomatis ke rekening tabungan. e. Profit, berpotensi memperoleh keuntungan atas kenaikan harga (capital gain) bila dijual pada harga yang lebih tinggi di Pasar Sekunder. f. Likuid, dapat dijual sebelum jatuh tempo (sesuai harga berlaku). g. Stabil, imbalan tetap dan dibayarkan bulanan. h. Partisipasi Membangun Bangsa, berperan aktif secara langsung dalam pembangunan nasional, khususnya dalam bidang pendidikan bangsa. i. Sesuai Syariah, penerbitan sesuai Prinsip Syariah berdasarkan atas Fatwa dan telah mendapatkan Opini Syariah yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional -MUI . Resiko Investasi 1. Risiko Pasar (Market Risk), yaitu potensi kerugian apabila terjadi penurunan harga SR. Risiko ini dapat dihindari dengan cara memegang SR sampai jatuh tempo. 2. Risiko Likuiditas (Liquidity Risk) yaitu potensi kerugian jika investor kesulitan melakukan penjualan di Pasar Sekunder. Risiko ini dapat dimitigasi karena Bank BRIS sekaligus sebagai standy buyer (pembeli siaga) di Pasar Sekunder. Ketentuan Pemesanan a. Individu atau perseorangan WNI yang dibuktikan dengan KTP b. Memiliki/membuka rekening tabungan di BRIS c. Mengisi Formulir Pemesanan d. Setiap pemesanan pembelian bersifat mengikat, tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali Prosedur Pemesanan Sukuk Ritel di Pasar Perdana 1. Mengisi formulir pemesanan dengan melampirkan fotokopi KTP yang masih berlaku. 2. Menyetorkan dana ke rekening tabungan BRISyariah sesuai jumlah pemesanan. 3. Bank BRI Syariah akan mengumumkan perolehan hasil penjatahan Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku. 4. Menerima konfirmasi kepemilikan SR dari Kustodian Bank BRI 5. Menerima pengembalian sisa dana dalam hal jumlah pemesanan tidak seluruhnya memperoleh penjatahan dari Pemerintah. BAB IV PENUTUP 4.1 Kesimpulan a. BRISyariah merupakan bank yang muncul akibat akusisi BRI kepada Bank Jasa Arta. Dimana mendapat izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya 0.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi. Yang kemudian di tanggal 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank BRI Syariah (proses spin off ) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. b. Bank BRI syariah memberikan pelayan penghimpunan dana sesuai syariah, yaitu yang pertama berprinsip wadiah meliputi : Tabungan BRI Syariah iB, Tabungan Haji BRI Syariah iB, dan Giro BRI Syariah iB. Dan yang kedua, berprinsip mudharabah yang meliputi : Deposito BRI Syariah iB (Consumer Banking) dan Deposito (Business Banking). c. Selain pelayanan penghimpunan dana, pelayanan penyaluran dana pun dilakukan sesusai dengan syariah, yaitu yang pertama berprinsip jual beli (murabahah) meliputi : KKB (Kredit Kendaraan Bermotor) BRI Syariah iB, KPR (Kredit Pembiayaan Rumah) BRISyariah iB, dan Pembiayaan Investasi. Yang kedua berprinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) meliputi : Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Koperasi, Auto. Yang ketiga berprinsip pembiayaan berbasis sewa. Yang ke empat berprinsip Akad Tabarru’ / Tolong Menolong meliputi : Talangan Haji BRISyariah iB, Gadai BRI Syariah iB, KLM BRISyariah iB dan KMG BRISyariah iB. d. Pelayanan lain yang diberikan selain penghimpunan dana dan penyaluran dana yang notabene berprinsip bagi hasil ialah berupa produk layanan jasa berprofit meliputi Kartu ATM dan kartu Debit BRIS, Kartu Co-Branding BRIS, Cash Management System, University / School Payment System (SPP), SMS Banking, BRIS Remittance, dan Electronic Data Capture (EDC) Mini ATM BRIS. 4.2 Saran Setelah kita mendapatkan banyak informasi dari makalah ini, hendaklah kita tidak ragu lagi untuk memilih lagi bank berbasis atau bersistem syariah dibandingkan konvensional karena perbankan syariah menjalankan sistem operasionalnya menggunakan prinsip syariah berdasarkan Al Qur’an dan As Sunnah yang tidak menerapkan sistem ribawi. DAFTAR PUSTAKA Antonio, Muhammad Syafi’i. 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktek. Jakarta: Gema Insani Press. Karim, Adiwarman. 2004. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. http://www.brisyariah.co.id LAMPIRAN